PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menggelar pertemuan bersama DPRD Ponorogo untuk menyampaikan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertempat di Aula Bapperida Ponorogo, Kamis (6/11/2025).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut setelah jajaran eksekutif dan legislatif dari Bumi Reog menghadiri audiensi dengan KPK di Jakarta beberapa waktu lalu.
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjelaskan bahwa kegiatan ini penting untuk dilakukan karena untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan antara eksekutif dan legislatif, agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip birokrasi yang profesional.
"Kami ingin membobol jalur lintas lembaga agar koordinasi itu dilakukan untuk pembenahan yang dilakukan secara bersama-sama. Ini halal saja karena memang pemerintah terdiri dari eksekutif dan legislatif, butuh penyelarasan menyamakan persepsi di dalam membangun Ponorogo ke depan termasuk tata kelola pemerintahan," jelas bupati.
Lebih lanjut, menurut politisi PDI Perjuangan itu, bahwa selama ini komunikasi intens antara Pemkab dan DPRD lebih sering terjadi hanya pada saat forum formal seperti sidang atau rapat paripurna.
Oleh karena itu, duduk bersama dengan para pimpinan dewan, seluruh ketua fraksi, dan sejumlah kepala OPD dilakukan agar mekanismenya jelas.
"Kita duduk bersama agar setiap anggaran mekanismenya jelas, runut, tusinya jelas. Maka harus ada forum duduk bersama," pungkasnya. (Red)